Jum’at, 17 April 2026, bertempat di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Pergantian pimpinan di BPODT mencuat dan menjadi isu hangat yang tak sekadar soal jabatan. Momen ini dinilai sebagai peluang besar untuk mengoreksi arah pengelolaan Danau Toba yang selama ini dianggap mulai melenceng dari konsep awal. Harapannya, perubahan ini bisa membawa pembaruan nyata, bukan sekadar pergantian nama di kursi kepemimpinan. Sorotan tajam datang dari Wilmar Simanjorang yang dengan tegas menyuarakan kegelisahan terhadap arah pengelolaan Danau Toba. Di tengah wacana pergantian pimpinan BPODT, perhatian publik ikut tertuju pada lembaga tersebut sebagai motor utama pengembangan kawasan. Tak hanya itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat di sekitar Danau Toba ikut menjadi bagian penting dalam dinamika ini. Semua pihak seakan berada di persimpangan, menunggu arah baru yang akan ditentukan oleh kepemimpinan selanjutnya.
Kekhawatiran muncul karena pengelolaan kawasan dinilai terlalu berorientasi pada proyek dan investasi, sementara nilai konservasi dan konsep geopark justru terpinggirkan. Padahal sejak awal, Danau Toba telah disepakati untuk dikembangkan sebagai kawasan geowisata berkelanjutan. Ketidakseimbangan inilah yang memicu kritik dan dorongan agar dilakukan pembenahan serius. Seiring rencana pergantian pimpinan, berbagai suara kritis mulai bermunculan, termasuk dari Wilmar Simanjorang. Ia menegaskan bahwa pemimpin baru harus punya visi kuat, memahami konsep geopark secara utuh, dan berani mengambil langkah korektif. Momentum ini dianggap krusial untuk menyelaraskan kembali peran BPODT dengan prinsip keberlanjutan, agar pengelolaan Danau Toba tidak keluar jalur dari tujuan awalnya.
#DanauToba #BPODT #Geopark #WilmarSimanjorang #Pariwisata #Lingkungan #Sumut #BeritaSumut
Infografis Cabjari Porsea
